Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data dampak kerusakan dan korban jiwa akibat bencana banjir bandang serta tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera. Hingga Sabtu (27/12/2025), jumlah korban tewas terkonfirmasi mengalami kenaikan menjadi 1.138 jiwa.

BACA JUGA : Polri Ekspansi Desk Ketenagakerjaan ke Tingkat Daerah guna Redam Konflik Industrial

Sebaran Pengungsi dan Korban Hilang

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa selain angka kematian yang tinggi, tim pencarian dan pertolongan (SAR) masih berupaya melacak keberadaan 163 orang yang dilaporkan hilang.

Situasi kemanusiaan di lapangan juga masih dalam kondisi kritis dengan total 449.846 jiwa warga yang terpaksa mengungsi. “Para penyintas saat ini tersebar di berbagai titik pengungsian terpadu, sementara sebagian lainnya memilih mengungsi secara mandiri di kediaman kerabat atau keluarga terdekat,” ujar Abdul dalam konferensi pers daring pada Sabtu petang.

Status Darurat di 19 Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kini mulai menggeser fokus penanganan. Tercatat sebanyak 19 kabupaten/kota telah resmi menetapkan status Transisi Darurat. Rincian wilayah tersebut adalah:

  • Aceh: 6 Kabupaten/Kota.
  • Sumatera Utara: 6 Kabupaten/Kota.
  • Sumatera Barat: 7 Kabupaten/Kota.

Selain itu, terdapat 4 wilayah lain yang saat ini sedang dalam proses administratif peralihan status dari tanggap darurat menuju transisi darurat. Abdul menekankan bahwa perbedaan mendasar dari perubahan status ini adalah pergeseran prioritas. Jika pada masa tanggap darurat fokus utama adalah evakuasi dan penyelamatan, maka pada fase transisi, konsentrasi diarahkan pada pemulihan awal dan fungsionalitas layanan publik.

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Memasuki fase transisi darurat, BNPB bersama lintas kementerian mulai menyusun langkah strategis untuk pemulihan jangka menengah dan panjang. Beberapa poin utama dalam agenda penanganan pasca-bencana meliputi:

  1. Penyediaan Hunian: Pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi pengungsi yang kehilangan tempat tinggal, serta perencanaan hunian tetap (Huntap) di lokasi relokasi yang aman.
  2. Pembersihan Lingkungan: Mobilisasi alat berat untuk membersihkan sisa material lumpur dan puing bangunan di kawasan pemukiman.
  3. Revitalisasi Infrastruktur: Perbaikan akses jalan dan jembatan guna memastikan distribusi logistik serta mobilitas ekonomi warga kembali pulih.

Abdul Muhari memastikan bahwa koordinasi antar-lembaga tetap berjalan intensif guna memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan pendampingan yang memadai. “Tim di lapangan terus bekerja tanpa henti, termasuk operasional di akhir pekan dan malam hari, demi mempercepat proses pemulihan di tiga provinsi tersebut,” pungkasnya.