Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional per 2 Januari 2026 memicu kekhawatiran serius dari kalangan aktivis hak asasi manusia. Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa regulasi baru ini berpotensi menjadi instrumen hukum untuk mengkriminalisasi warga negara yang bersikap kritis terhadap pemerintah. BACA JUGA : Strategi …
Implementasi KUHP dan KUHAP Baru: Ancaman Bagi Demokrasi dan Ruang Kritik
