Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pentingnya peningkatan status penanganan bencana di wilayah Sumatera ke skala nasional untuk mempercepat proses pemulihan, terutama di Provinsi Aceh. Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang berlangsung di Aceh pada Selasa, 30 Desember 2025.

BACA JUGA : Analisis Hukum: Wacana Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD dan Benturannya dengan Konstitusi

Integrasi Penanganan Lintas Sektoral

Menurut Dasco, kunci utama dalam percepatan pemulihan adalah koordinasi yang intensif dan terintegrasi antarinstansi. Dengan menarik penanganan ke skala nasional, birokrasi dan hambatan sektoral diharapkan dapat diminimalisir. Dasco menekankan bahwa keterlibatan aktif kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi syarat mutlak dalam efektivitas penanganan pascabencana di lapangan.

Setelah pertemuan di Aceh, langkah selanjutnya adalah melakukan sinkronisasi lanjutan di Jakarta. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana kerja yang telah dibahas di daerah dapat segera diimplementasikan melalui kebijakan pusat yang konkret dan terukur.

Tiga Kesimpulan Strategis Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan tiga poin kesepakatan utama yang akan menjadi pedoman dalam langkah-langkah pemulihan ke depan:

  1. Komitmen Percepatan Terintegrasi Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI telah mencapai kesepakatan bulat untuk melakukan percepatan pemulihan secara bersama-sama. Integrasi ini dimaksudkan agar bantuan dan pembangunan infrastruktur pascabencana tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terpadu dalam satu komando yang jelas.
  2. Penempatan Petugas Penghubung (PIC) di Lokasi Bencana Untuk memotong jalur birokrasi yang panjang, DPR bersama pemerintah pusat mendesak setiap kementerian dan lembaga terkait untuk segera menempatkan person in charge (PIC) di lokasi terdampak. Kehadiran perwakilan pusat secara fisik di daerah bertujuan untuk mempermudah koordinasi langsung dengan pemerintah daerah tanpa harus menunggu prosedur administratif yang memakan waktu di tingkat pusat. Penempatan ini bersifat sementara sebagai langkah taktis sambil menunggu kebijakan jangka panjang yang ditetapkan pemerintah.
  3. Penanganan Khusus pada Wilayah Prioritas DPR RI berkomitmen untuk memaksimalkan penanganan di tingkat kabupaten dan kota yang membutuhkan perhatian khusus. Upaya ini akan difokuskan pada pengoptimalan sarana dan prasarana yang tersedia guna memastikan distribusi bantuan dan perbaikan infrastruktur vital dapat berjalan lebih cepat di area-area yang memiliki tingkat kerusakan paling parah.