BALIKPAPAN – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengutamakan profesionalisme dan pengabdian kepada rakyat. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan tidak akan menoleransi pejabat BUMN yang gagal menjalankan amanah, terutama mereka yang mementingkan keuntungan pribadi di tengah kinerja perusahaan yang buruk.

Ketegasan ini disampaikan Presiden saat meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin (12/1/2026).

BACA JUGA : Megawati Soekarnoputri: Pemerintah Adalah Objek Kritik Sah dalam Koridor Demokrasi

Kritik Tajam Terhadap Budaya “Tantiem” di Perusahaan Merugi

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti ironi yang sering terjadi di lingkup perusahaan pelat merah, di mana oknum petinggi tetap menuntut bonus atau tantiem meskipun perusahaan yang dipimpinnya mengalami kerugian kronis.

“Sudah rugi, minta tantiem lagi. Tidak tahu malu,” ujar Presiden dengan nada bicara yang tegas. Ia menekankan bahwa jabatan di BUMN adalah bentuk pengabdian kepada negara, bukan sekadar ladang mencari kekayaan pribadi tanpa prestasi yang nyata.

Beliau juga memberikan pilihan tegas bagi para pejabat yang merasa tidak puas dengan sistem kompensasi yang ada:

  • Mengabdi dengan tulus: Menjalankan tugas sesuai penghasilan resmi yang telah ditetapkan.
  • Mengundurkan diri: Jika merasa tidak sanggup dengan beban tugas atau standar etika yang diminta, Presiden mempersilakan mereka untuk mundur karena masih banyak putra-putri bangsa yang kompeten dan siap menggantikan.

Mandat Pembersihan melalui Badan Pengelola Investasi Danantara

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa kelemahan tata kelola (corporate governance) di sejumlah BUMN berakar pada rendahnya kualitas kepemimpinan dan integritas. Prabowo bahkan secara terbuka mengakui banyaknya catatan buruk mengenai kinerja direksi BUMN di masa lalu yang tidak kompeten.

Sebagai langkah konkret, Presiden telah memberikan instruksi khusus kepada:

  1. Kepala Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara): Untuk memimpin proses audit dan transformasi struktural.
  2. Jajaran Menteri Terkait: Untuk melakukan penyisiran terhadap BUMN yang terus membebani anggaran negara akibat salah urus.

“Saya tugaskan Kepala Danantara dan beberapa menteri untuk membersihkan semua BUMN. BUMN kita sangat banyak, namun banyak yang rugi,” tegasnya.

Pengelolaan Sumber Daya untuk Kedaulatan Bangsa

Di akhir arahannya, Presiden menekankan bahwa BUMN merupakan instrumen vital dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Kemerdekaan bangsa, menurut Prabowo, hanya bisa dirasakan manfaatnya secara penuh jika sumber daya alam dan kekayaan negara dikelola oleh sosok-sosok yang bertanggung jawab dan kompeten.

Transformasi BUMN di bawah pemerintahan Prabowo akan difokuskan pada penguatan misi sosial dan ekonomi, guna memastikan kekayaan negara benar-benar tersalurkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan habis karena inefisiensi birokrasi dan korupsi.