Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, memberikan penegasan terkait isu anggaran pendidikan nasional. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak melakukan pengurangan anggaran, melainkan melakukan reposisi strategis melalui program revitalisasi sekolah serta pembangunan Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberikan dampak nyata, baik bagi kualitas sumber daya manusia maupun pertumbuhan ekonomi lokal.
Menurut Qodari, program ini dirancang untuk menciptakan efek ganda (multiplier effect). Selain memperbaiki sarana belajar, proyek konstruksi berskala besar ini juga menggerakkan sektor riil melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan material bangunan di daerah.
BACA JUGA : KPK Batalkan Status Tahanan Rumah Yaqut Cholil Qoumas, Proses Pengembalian ke Rutan Dimulai
Capaian Revitalisasi Sekolah Tahun 2025-2026
Komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pendidikan terlihat dari capaian target yang melampaui rencana awal. Pada tahun anggaran 2025, program revitalisasi tercatat telah menjangkau 16.167 satuan pendidikan. Angka ini naik signifikan dari target awal yang dipatok sebanyak 10.000 sekolah.
Berdasarkan data hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan proses pembangunan dan rehabilitasi. Sementara itu, 105 sekolah lainnya saat ini berada dalam tahap penyelesaian akhir. Keberlanjutan proyek ini menjadi bukti bahwa anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam postur belanja negara.
Sekolah Rakyat: Solusi Akses Pendidikan Kelompok Rentan
Selain perbaikan gedung lama, pemerintah menginisiasi program Sekolah Rakyat yang difokuskan untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan, khususnya yang berada pada kategori desil 1 dan 2 (20 persen masyarakat dengan pendapatan terendah).
Program ini memiliki dua dimensi manfaat utama:
- Dimensi Pendidikan: Setiap unit Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung 1.080 siswa per tahun. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029, dengan total jangkauan mencapai 540.000 siswa kurang mampu setiap tahunnya.
- Dimensi Ekonomi: Pada pembangunan tahap kedua, proyek ini diprediksi menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan melibatkan 5.200 tenaga pendidik baru. Hal ini secara langsung membuka lapangan kerja luas di wilayah-wilayah pembangunan.
Sebaran Pembangunan Tahap Kedua
Pemerintah telah memetakan 104 lokasi strategis untuk pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah Indonesia:
- Jawa: 40 lokasi
- Sumatra: 26 lokasi
- Sulawesi: 16 lokasi
- Kalimantan: 12 lokasi
- Maluku: 4 lokasi
- Bali dan Nusa Tenggara: 3 lokasi
- Papua: 3 lokasi
Strategi pemerataan ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah sekaligus menstimulasi aktivitas ekonomi di pelosok nusantara. Melalui pendekatan ini, KSP menegaskan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya sekadar angka di atas kertas, namun bertransformasi menjadi aset fisik dan sosial yang berkelanjutan bagi masa depan bangsa.