Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, menekankan pentingnya menghormati kedaulatan rakyat sebagai pijakan fundamental dalam merespons wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal ini disampaikan Hasto di tengah munculnya usulan agar Pilkada dikembalikan melalui mekanisme pemilihan di DPRD, sebuah isu yang memicu perdebatan mengenai arah demokrasi Indonesia ke depan.

Dalam konferensi pers di sela-sela Rakernas I PDI-P di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026) malam, Hasto menanggapi kekhawatiran publik mengenai dominasi partai politik di parlemen yang mulai menyuarakan dukungan terhadap Pilkada tidak langsung.

BACA JUGA : Megawati Anugerahkan Medali Kehormatan “Leit Star” kepada Enam Tokoh Senior PDI-P

Legitimasi Pemimpin dan Aspirasi Rakyat

Hasto mengingatkan kembali perjalanan sejarah politik nasional, terutama transisi menuju pemilihan langsung yang menjadi tonggak penting demokrasi. Menurutnya, sistem pemilihan langsung memberikan keuntungan ganda bagi kepemimpinan nasional dan daerah:

  1. Legitimasi Politik yang Kuat: Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki mandat yang lebih kokoh untuk menjalankan roda pemerintahan.
  2. Akuntabilitas Program: Adanya ikatan langsung antara pemilih dan pemimpin mendorong terciptanya kebijakan serta program kerja yang lebih relevan dengan aspirasi masyarakat di akar rumput.

“Prinsipnya, kedaulatan rakyat itu harus dihormati oleh seluruh anak bangsa melalui hak rakyat di dalam menentukan pemimpin,” tegas Hasto.

Serapan Aspirasi dari Berbagai Elemen

Menjelang perumusan keputusan resmi partai, Steering Committee Rakernas I PDI-P mengaku telah menerima gelombang masukan dari berbagai pihak. Kelompok pro-demokrasi, organisasi masyarakat sipil (NGO), aktivis mahasiswa, hingga struktur internal partai di tingkat daerah mayoritas menyuarakan keinginan agar partisipasi rakyat tetap dijaga melalui sistem pemilihan langsung.

Namun, Hasto menjelaskan bahwa PDI-P tidak ingin terburu-buru dalam mengambil sikap final. Seluruh usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) akan didengarkan dan dibahas secara komprehensif, mencakup aspek:

  • Alasan Filosofis dan Ideologis: Menyelaraskan keputusan dengan jati diri partai.
  • Manajemen Penyelenggaraan: Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi teknis pemilu.
  • Rekomendasi Rakernas: Hasil kajian ini nantinya akan dituangkan dalam dokumen resmi rekomendasi partai.

Fokus pada Penguatan Demokrasi dan Pelembagaan Partai

Selain isu Pilkada, Rakernas I PDI-P tahun 2026 juga menjadi wadah diskusi strategis mengenai desain masa depan politik Indonesia. PDI-P menaruh perhatian besar pada:

  • Pelembagaan Partai: Mendorong akuntabilitas, transparansi, dan demokratisasi internal partai politik.
  • Integritas Penyelenggara Pemilu: Memastikan lembaga penyelenggara memiliki kredibilitas tinggi.
  • Netralitas Aparatur Negara: Menekankan pentingnya absennya intervensi dari aparat agar tercipta kompetisi yang jujur dan adil (Jurdil).

Menjaga Semangat Reformasi

Menutup pernyataannya, Hasto menegaskan bahwa PDI-P berkomitmen untuk tidak mengkhianati semangat reformasi 1998. Ia mengingatkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat adalah buah dari pengorbanan besar, termasuk dari gerakan mahasiswa pada masa itu.

Saat ini, peta politik nasional menunjukkan setidaknya lima partai besar—yaitu Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, dan Demokrat—telah menyatakan dukungan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD. Posisi PDI-P sebagai partai pemenang pemilu kini menjadi sorotan krusial dalam menentukan apakah sistem demokrasi langsung tetap bertahan atau mengalami perubahan signifikan.