Di tengah kemegahan gedung pencakar langit dan gemerlap pusat perbelanjaan, Jakarta menyimpan sisi kelam yang menjadi kenyataan pahit bagi warga berpenghasilan rendah. Di beberapa sudut kota, seperti Kampung Bahari di Tanjung Priok, Jakarta Utara, terdapat permukiman semipermanen yang tumbuh di sepanjang bantaran sungai atau tepi rel kereta api. Bagi sebagian orang, hunian seharga Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per bulan adalah satu-satunya pilihan rasional untuk bertahan hidup di ibu kota.

BACA JUGA : Transformasi Pendidikan Papua: Urgensi Verifikasi Data dan Pemerataan Akses bagi 700 Ribu Anak

Realitas Fisik Hunian 3 x 3 Meter

Hunian yang sering disebut sebagai “kontrakan” ini biasanya hanya berupa ruangan sempit berukuran 3 x 3 meter. Dengan dinding kombinasi beton lusuh dan triplek, ruang terbatas tersebut harus menampung seluruh aktivitas keluarga, mulai dari tidur, menyimpan pakaian, hingga tempat berteduh dari cuaca ekstrem.

Fasilitas dasarnya sangat minim; air untuk kebutuhan mandi dan mencuci biasanya berasal dari sumur bor yang kualitasnya belum tentu terjamin, sementara untuk konsumsi, warga harus membeli air ledeng jerikenan dengan biaya tambahan. Atap asbes yang menjadi pelindung utama sering kali mengalami kebocoran saat hujan deras, memaksa penghuninya tidur di atas lantai semen yang basah hanya beralaskan kain sarung.

Ancaman Keamanan dan Gangguan Satwa Liar

Kehidupan di lokasi kumuh ini membawa risiko keselamatan yang signifikan. Karena berdekatan dengan tanah kosong dan area terbuka, ancaman binatang liar seperti tikus dan ular menjadi teror setiap malam.

  • Invasi Binatang: Warga melaporkan seringnya ular berukuran kecil hingga piton masuk ke dalam kamar saat mereka sedang terlelap.
  • Polusi Suara: Lokasi yang bersisian langsung dengan rel kereta api menciptakan kebisingan konstan. Hentakan ban kereta yang melintas setiap beberapa menit tidak hanya mengganggu waktu istirahat orang dewasa, tetapi juga sering kali mengejutkan bayi dan anak-anak hingga menimbulkan trauma psikologis ringan.

Tekanan Ekonomi dan Ketidakberdayaan Sosial

Alasan utama warga bertahan di hunian yang tidak layak ini adalah faktor ekonomi yang menjerat. Mayoritas penghuni bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang sangat fluktuatif, seperti juru parkir.

Dengan penghasilan yang tidak menentu, menyewa rumah yang lebih layak dengan harga di atas Rp 1.000.000 per bulan menjadi hal yang mustahil. Bagi mereka, pilihan yang ada hanyalah bertahan di hunian sempit atau tidak memiliki tempat tinggal sama sekali. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana harapan untuk memiliki rumah layak hanya bisa dipanjatkan melalui doa tanpa ada kepastian solusi jangka pendek.

Analisis Sosiologis: Wajah Paradoks Perkotaan

Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, memandang fenomena ini sebagai wajah paradoks pembangunan. Jakarta seolah menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan: pembangunan infrastruktur mercusuar untuk kelas menengah atas di satu sisi, dan pengabaian hak hunian layak bagi masyarakat bawah di sisi lain.

Dari perspektif kesehatan dan sosial, hunian 3 x 3 meter jauh dari standar kelayakan global.

  • Kesehatan Fisik: Minimnya sirkulasi udara dan sanitasi yang buruk meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan masalah higienitas.
  • Kesehatan Sosial: Standar ideal ruang hunian adalah sekitar sembilan meter persegi per orang. Jika sebuah ruangan 3 x 3 meter dihuni tiga hingga empat orang, maka tidak ada ruang untuk interaksi yang harmonis. Kepadatan ini memicu stres sosial dan menghambat aktualisasi diri anggota keluarga.

Urgensi Kehadiran Negara dan Penataan Kota

Para ahli menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap keberadaan permukiman ilegal di pinggir rel kereta api. Pengamat Tata Kota dari Universitas Indonesia, M. Azis Muslim, menyarankan tiga langkah strategis:

  1. Penertiban Berbasis Keselamatan: Menertibkan hunian di pinggir rel karena risiko kecelakaan kereta api yang sangat tinggi.
  2. Penyediaan Hunian Vertikal: Mengakselerasi pembangunan Rusunawa atau Rusunawi yang terjangkau bagi masyarakat miskin kota di lokasi yang strategis.
  3. Peningkatan Infrastruktur Dasar: Memastikan fasilitas kesehatan, air bersih, dan sirkulasi udara yang baik tersedia di hunian pengganti tersebut.

Kesimpulan

Keberadaan kontrakan murah di pinggir rel kereta api adalah manifestasi dari ketimpangan akses terhadap hunian di Jakarta. Selama negara belum mampu menyediakan perumahan rakyat yang terjangkau dan manusiawi, warga miskin kota akan terus terpaksa bertaruh nyawa di tengah ancaman satwa liar dan bisingnya rel kereta api demi memiliki tempat untuk sekadar memejamkan mata.