TAPANULI UTARA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan instruksi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk segera melakukan validasi dan pendataan ulang terhadap seluruh hunian warga yang terdampak bencana tanah longsor. Langkah ini dinilai krusial sebagai fondasi utama dalam menentukan skema bantuan dan percepatan pemulihan ekonomi serta sosial bagi masyarakat terdampak.

BACA JUGA : Analisis Loyalitas Golkar: Strategi Realistis Menuju Pilpres 2029 dan Krisis Figur Internal

Fokus Pendataan: By Name By Address

Dalam kunjungannya ke lokasi terdampak, Mendagri menekankan pentingnya akurasi data yang disusun berdasarkan nama dan alamat warga (by name by address). Pendataan ini mencakup empat kategori kerusakan:

  • Rusak Ringan dan Sedang: Warga dalam kategori ini akan diusulkan untuk menerima bantuan biaya renovasi mandiri guna mengurangi beban pengungsian.
  • Rusak Berat dan Hilang: Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh untuk pembangunan kembali, baik melalui skema insitu (di lokasi semula) maupun relokasi total.

“Data ini harus segera direkapitulasi oleh Bupati dan diserahkan ke tingkat provinsi agar tidak terjadi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan,” ujar Tito dalam acara peletakan batu pertama pembangunan 103 rumah bagi korban bencana di Tapanuli Utara, Minggu (21/12/2025).

Sinergi Lintas Sektoral dan Arahan Presiden

Mendagri menegaskan bahwa seluruh proses pemulihan berjalan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Sinergi antara TNI, Polri, BNPB, Basarnas, serta pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam masa tanggap darurat ini.

Hingga saat ini, progres pemulihan menunjukkan hasil positif. Akses transportasi yang sebelumnya terputus akibat timbunan material longsor kini telah kembali normal, dan infrastruktur dasar seperti jaringan listrik mulai berfungsi kembali secara bertahap.

Strategi Relokasi dan Dukungan Swasta

Untuk rumah yang masuk dalam kategori rusak berat atau berada di zona merah rawan bencana, pemerintah telah menyiapkan skema relokasi. Sesuai arahan Presiden, lahan yang akan digunakan adalah tanah milik negara, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN.

Selain dukungan APBN dan APBD, percepatan pemulihan ini juga mendapat bantuan dari sektor non-pemerintah. Mendagri memberikan apresiasi khusus kepada Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang berperan aktif dalam pembangunan hunian tetap bagi para penyintas.

Kehadiran Pejabat Terkait

Acara groundbreaking tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi lainnya, di antaranya:

  1. Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman)
  2. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (Bupati Tapanuli Utara)
  3. Deni Lumbantoruan (Wakil Bupati Tapanuli Utara)

Kehadiran para pemangku kebijakan ini menandakan komitmen kuat pemerintah pusat dalam memastikan warga Tapanuli Utara tidak dibiarkan berlarut dalam kondisi pasca-bencana dan dapat segera kembali ke kehidupan normal.