Jakarta, 30 November 2025 – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengajukan usulan strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Usulan tersebut adalah pengalihan fungsi sementara Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdampak, menjadi dapur umum dan posko logistik makanan darurat.

BACA JUGA : Penentuan Status Bencana Nasional: Cak Imin Sebut BNPB dan Kemenko PMK Sebagai Penentu

Memanfaatkan Aset Program MBG untuk Darurat

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menjelaskan bahwa pemanfaatan segera dapur SPPG yang masih berfungsi dan tidak terdampak bencana merupakan langkah cepat dan efektif untuk menyediakan makanan bernutrisi bagi warga di posko pengungsian.

“Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Dapur SPPG yang sudah terbentuk dalam program MBG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat dialihfungsikan secara cepat menjadi posko logistik dan dapur umum darurat,” ujar Singgih dalam keterangannya.

Politikus dari Partai Golkar ini menegaskan bahwa Dapur MBG harus dilihat sebagai aset strategis pemerintah yang dapat dimaksimalkan saat terjadi kondisi darurat nasional. Keunggulan utama dari Dapur SPPG MBG adalah:

  • SDM Terlatih: Memiliki sumber daya manusia yang sudah terbiasa dengan proses pengelolaan makanan berskala besar.
  • Rantai Pasok Pangan: Telah memiliki jaringan dan mekanisme rantai pasok pangan yang terorganisir.
  • Peralatan Standar: Dilengkapi peralatan masak yang telah memenuhi standar kebersihan dan kapasitas produksi.

“Pada masa damai, dapur ini menyajikan makanan bergizi, dan di masa bencana, dapur ini dapat menjadi jantung logistik makanan untuk korban terdampak,” jelas Singgih.

Dorongan Instruksi Resmi dan Peningkatan Kapasitas

Agar proses alih fungsi dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi, Singgih Januratmoko mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera mengeluarkan instruksi resmi. Instruksi tersebut bertujuan agar seluruh Dapur SPPG di wilayah bencana dapat segera beroperasi di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk operasional tanggap darurat.

Selain itu, Komisi VIII juga menyarankan adanya peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi juru masak SPPG. Peningkatan ini dilakukan melalui pelatihan penanganan logistik bencana, serta memastikan adanya skema anggaran yang lebih fleksibel dari pemerintah pusat untuk mendukung operasional darurat.

“Inovasi pemanfaatan dapur SPPG ini menunjukkan bahwa program pemerintah dapat beradaptasi dan menjadi solusi di tengah krisis. Ini adalah wujud gotong royong dan negara harus hadir secara nyata di saat masyarakat sedang kesulitan,” tutup Singgih.

Pembaruan Data Korban Bencana

Usulan ini disampaikan di tengah terus meningkatnya jumlah korban akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera. Per Sabtu (29/11/2025), BNPB memperbarui data korban, mencatat total 303 warga meninggal dunia, sementara ratusan lainnya masih dalam status hilang.

Data korban meninggal berdasarkan wilayah terdampak adalah:

  • Sumatera Utara: 166 jiwa
  • Sumatera Barat: 90 jiwa
  • Aceh: 47 jiwa

Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) masih terus dilakukan di lapangan, mengindikasikan bahwa jumlah pengungsi dan korban jiwa berpotensi bertambah seiring dengan proses pendataan yang belum rampung.