Banjir Susulan Terjang Kawasan Kenawat Aceh Tengah: Akses Warga Terputus dan Sawah Terendam

Banjir Susulan Terjang Kawasan Kenawat Aceh Tengah: Akses Warga Terputus dan Sawah Terendam

Kawasan Kenawat di Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, kembali dilanda banjir susulan pada Minggu sore (4/1/2026). Bencana ini melanda dua wilayah utama, yakni Kampung Paya dan Kampung Monong, di saat proses pemulihan akibat banjir sebelumnya belum sepenuhnya tuntas. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut memicu kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat. Warga …

Pemerintah Siapkan Jaminan Hidup dan Modal Ekonomi bagi Korban Banjir Aceh Utara

Pemerintah Siapkan Jaminan Hidup dan Modal Ekonomi bagi Korban Banjir Aceh Utara

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara saat ini sedang bersiap untuk menyalurkan bantuan sosial serta jaminan hidup (jadup) bagi warga yang terdampak bencana banjir. Langkah ini merujuk pada regulasi terbaru dari Kementerian Sosial RI yang mengatur skema bantuan bagi korban bencana alam. Meskipun dasar regulasi berupa Peraturan Menteri Sosial (Permensos) sudah diterbitkan, pelaksanaan di lapangan masih …

Transformasi Pemidanaan: Kemen Imipas Siapkan 986 Lokasi Kerja Sosial Guna Implementasi KUHP Baru

Transformasi Pemidanaan: Kemen Imipas Siapkan 986 Lokasi Kerja Sosial Guna Implementasi KUHP Baru

JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) secara proaktif menyiapkan infrastruktur pendukung untuk menyambut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fokus utama persiapan ini adalah penyediaan 986 lokasi kerja sosial yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai alternatif hukuman non-pemenjaraan. Langkah ini merupakan bagian dari pergeseran paradigma hukum pidana …

Kejagung dan Polri Koordinasi Ketat Terkait Penetapan Tersangka Kasus Log Kayu Sumatera

Kejagung dan Polri Koordinasi Ketat Terkait Penetapan Tersangka Kasus Log Kayu Sumatera

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI secara resmi telah memberikan rekomendasi strategis kepada penyidik Bareskrim Polri guna memperkuat pemenuhan alat bukti dalam kasus dugaan tindak pidana lingkungan hidup oleh PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS). Langkah ini diambil untuk memastikan penetapan tersangka dalam kasus temuan kayu gelondongan (log) yang memicu bencana besar di Sumatera memiliki …

Koordinasi Strategis Awal Tahun: Presiden Prabowo Bahas Pemulihan Sumatera dan Penugasan Khusus

Koordinasi Strategis Awal Tahun: Presiden Prabowo Bahas Pemulihan Sumatera dan Penugasan Khusus

Presiden Prabowo Subianto mengawali agenda kerja tahun 2026 dengan menggelar pertemuan koordinasi penting di kediaman dinasnya, Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Jumat (2/1/2026). Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran petinggi legislatif dan eksekutif guna membahas langkah-langkah krusial terkait stabilitas nasional dan pemulihan pascabencana. BACA JUGA : Lumpuhnya Ekonomi Pesisir: Banjir Aceh Timur Picu Kerugian Sektor Perikanan …

Lumpuhnya Ekonomi Pesisir: Banjir Aceh Timur Picu Kerugian Sektor Perikanan Rp 2,64 Triliun

Lumpuhnya Ekonomi Pesisir: Banjir Aceh Timur Picu Kerugian Sektor Perikanan Rp 2,64 Triliun

Bencana banjir hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Timur sejak akhir tahun 2025 telah menimbulkan dampak ekonomi yang sangat destruktif. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur melaporkan bahwa kerugian pada sektor perikanan saja ditaksir telah menembus angka Rp 2,64 triliun. Angka ini mencerminkan kehancuran infrastruktur serta hilangnya komoditas budi daya yang menjadi tumpuan hidup …

Gugatan Akademis terhadap KUHAP Baru: Menakar Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Gugatan Akademis terhadap KUHAP Baru: Menakar Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Desember 2025 serta pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional per 2 Januari 2026 menuai kritik tajam dari kalangan akademisi. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof. Sulistyowati Irianto, secara terbuka mempertanyakan komitmen Indonesia dalam menjaga prinsip dasar negara hukum (rechtsstaat). BACA JUGA : Implementasi KUHP …

Implementasi KUHP dan KUHAP Baru: Ancaman Bagi Demokrasi dan Ruang Kritik

Implementasi KUHP dan KUHAP Baru: Ancaman Bagi Demokrasi dan Ruang Kritik

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional per 2 Januari 2026 memicu kekhawatiran serius dari kalangan aktivis hak asasi manusia. Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa regulasi baru ini berpotensi menjadi instrumen hukum untuk mengkriminalisasi warga negara yang bersikap kritis terhadap pemerintah. BACA JUGA : Strategi …

Strategi Skala Nasional: Upaya Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumatera dan Aceh

Strategi Skala Nasional: Upaya Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumatera dan Aceh

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pentingnya peningkatan status penanganan bencana di wilayah Sumatera ke skala nasional untuk mempercepat proses pemulihan, terutama di Provinsi Aceh. Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang berlangsung di Aceh pada Selasa, 30 Desember 2025. BACA JUGA : Analisis Hukum: Wacana …

Analisis Hukum: Wacana Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD dan Benturannya dengan Konstitusi

Analisis Hukum: Wacana Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD dan Benturannya dengan Konstitusi

Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat di panggung politik nasional. Usulan ini menuai kritik tajam dari kalangan akademisi hukum karena dinilai bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. BACA JUGA : Teori Time-Slice Multiplexing: Memahami Jendela Distribusi dalam Slot Online Pelanggaran Asas …