BEIJING — Pemerintah China secara resmi mendesak Iran untuk segera memulihkan akses navigasi di Selat Hormuz yang telah mengalami blokade sejak akhir Februari 2026. Permintaan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Rabu, 15 April 2026.

Langkah diplomatik Beijing ini menjadi sangat krusial mengingat Selat Hormuz merupakan jalur logistik energi global yang kini terjepit di antara dua kekuatan militer besar setelah Amerika Serikat turut memberlakukan blokade tandingan pada awal pekan ini.

BACA JUGA : Tragedi di Islamabad: Ketika Ego Kekuasaan Mengubur Harapan Kemanusiaan

Seruan untuk Kebebasan Navigasi Internasional

Dalam dialog tersebut, Wang Yi menekankan bahwa pemulihan navigasi normal di Selat Hormuz adalah kepentingan internasional yang luas. China, sebagai salah satu konsumen energi terbesar dunia, memiliki ketergantungan signifikan terhadap stabilitas jalur air tersebut.

Beberapa poin utama yang disampaikan Wang Yi meliputi:

  • Penghormatan Keamanan Iran: China mengakui pentingnya menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Iran di sekitar selat.
  • Jaminan Keselamatan: Meski menghormati kedaulatan Iran, Beijing menegaskan bahwa kebebasan dan keselamatan navigasi internasional tidak boleh dikorbankan.
  • Peran Mediator: Wang menegaskan kesediaan China untuk terus berperan aktif dalam meredakan ketegangan dan mempromosikan rekonsiliasi antarnegara di kawasan Teluk.

Sebagaimana diketahui, Iran menutup selat tersebut sebagai respons atas serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026. Ketegangan semakin meningkat setelah militer AS memulai blokade mereka sendiri pada Senin, 13 April 2026, menyusul kegagalan diplomasi di Islamabad, Pakistan.

Visi Xi Jinping: Menentang “Hukum Rimba” Global

Di level kepemimpinan tertinggi, Presiden China Xi Jinping juga telah memaparkan visi strategisnya untuk perdamaian Timur Tengah pada Selasa, 14 April 2026. Dalam pernyataan yang dinilai paling substantif sejak pecahnya konflik, Xi menekankan perlunya kembali kepada supremasi hukum internasional.

Berikut adalah poin-poin utama dalam usulan perdamaian Xi Jinping:

  1. Anti-Selektivitas Hukum: Xi menegaskan bahwa hukum internasional tidak boleh diterapkan secara selektif atau diabaikan hanya karena tidak menguntungkan pihak tertentu. Ia memperingatkan agar dunia tidak kembali ke era “hukum rimba”.
  2. Integritas Wilayah: China menuntut penghormatan tulus terhadap kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah negara-negara di kawasan Teluk.
  3. Keamanan Fasilitas Global: Selain aspek militer, Xi juga menyoroti pentingnya melindungi keselamatan personel, fasilitas, dan lembaga-lembaga internasional di zona konflik.
  4. Koordinasi Keamanan dan Pembangunan: Beijing berpendapat bahwa stabilitas keamanan tidak dapat dicapai tanpa adanya koordinasi dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Posisi Strategis China di Tengah Kebuntuan

Langkah China ini menunjukkan upaya Beijing untuk memposisikan diri sebagai penyeimbang di tengah konfrontasi langsung antara Washington dan Teheran. Dengan menekankan pada hukum internasional dan kebebasan navigasi, China mencoba merangkul kepentingan global sekaligus tetap menjaga hubungan strategisnya dengan Iran.

Upaya persuasi ini menjadi harapan baru bagi komunitas internasional yang mengkhawatirkan dampak ekonomi jangka panjang jika blokade ganda di Selat Hormuz terus berlanjut. Dunia kini menantikan bagaimana Teheran merespons bujukan dari sekutu ekonomi utamanya tersebut di tengah tekanan militer Amerika Serikat yang kian intensif.