Jakarta – Efektivitas pengawasan terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi sorotan utama menyusul kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, merespons kritik tersebut dengan mengakui bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dan independen, sulit untuk menjamin profesionalitas Polri dan mencegah kerugian terhadap masyarakat.
“Tanpa pengawasan yang efektif, ya susah untuk membayangkan, memastikan kepolisian kita bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, dan tidak merugikan masyarakat,” ujar Anam, menanggapi penilaian WALHI bahwa kinerja Kompolnas saat ini dianggap belum efektif.
Perlunya Penguatan Infrastruktur Pengawasan
Anam, yang akrab disapa Cak Anam, menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pengawasan secara menyeluruh, yang mencakup dua lini utama:
- Pengawasan Internal: Dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam Polri).
- Pengawasan Eksternal: Dilakukan oleh Kompolnas.
“Dalam kerangka yang lebih gede, memang penting untuk penguatan infrastruktur pengawasan, baik eksternal maupun internal. Lah eksternalnya ya Kompolnas, internalnya ya Propam,” jelasnya.
Cak Anam tidak mempermasalahkan kritik mengenai inefektivitas Kompolnas. Menurutnya, sejak awal Kompolnas justru memerlukan perhatian dan bahkan reformasi internal.
Tuntutan Reformasi dan Independensi Kompolnas
Poin krusial yang disorot Anam adalah pentingnya reformasi Kompolnas, terutama terkait karakter independensinya. Ia berargumen bahwa pengawasan yang tidak independen akan gagal memastikan kepolisian bertransformasi menjadi lembaga yang profesional dan kredibel.
“Khususnya terkait karakter independensinya (Kompolnas). Karena tanpa pengawasan yang independen, dia tidak akan bisa memastikan kepolisian kita menjadi kepolisian yang profesional dan kredibel,” ungkap Cak Anam.
Kritik WALHI dan Usulan Badan Pengawas Baru
Kritik tajam terhadap Kompolnas sebelumnya disampaikan oleh Tim Percepatan Reformasi Polri saat menggelar audiensi dengan sejumlah aktivis lingkungan, termasuk WALHI.
Manager Hukum dan Pembelaan WALHI Nasional, Teo Reffelsen, mengusulkan agar Tim Percepatan Reformasi Polri tidak hanya berfokus pada reformasi institusional Polri, tetapi juga menyiapkan badan pengawas eksternal baru yang benar-benar independen dan imparsial.
Teo secara spesifik meminta agar badan pengawas baru ini:
- Tidak diisi oleh anasir-anasir kepolisian.
- Diberikan kewenangan yang kuat untuk mengawasi kinerja polisi.
- Memiliki struktur hingga ke daerah-daerah.
- Diberikan anggaran yang kuat agar pengawasan menjadi lebih efektif dan berkeadilan.
Usulan dari WALHI ini mencerminkan kebutuhan mendesak dari masyarakat sipil untuk memiliki lembaga pengawas eksternal yang kuat, mandiri, dan mampu mengawasi Polri secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga satuan terkecil di daerah.