Manokwari, Papua Barat – Inspektorat Provinsi Papua Barat telah merampungkan hasil investigasi terkait skandal video asusila yang melibatkan seorang pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan seorang pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Hasil temuan ini akan segera disidangkan melalui mekanisme majelis etik pada pekan depan.
Kepala Inspektorat Papua Barat, Dr. Erwin P.H. Saragih, SH, MH, memastikan bahwa seluruh proses investigasi tim Inspektorat telah selesai. “Hasil investigasi (skandal video mesum) sudah dirampungkan, saya pastikan pekan depan masuk sidang,” kata Saragih pada Kamis (26/11/2025).
Proses Sidang dan Atensi Gubernur
Saragih menegaskan bahwa mengingat sifat kasus ini yang menyangkut asusila dan pelanggaran moral, proses persidangan akan dilakukan secara tertutup, sesuai dengan mekanisme dan hukum acara yang berlaku. “Hanya memang aturan mainnya (sidang), hukum acaranya tertutup,” tuturnya.
Perkara ini menjadi perhatian serius dan perintah langsung dari Gubernur serta Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat. Atensi pimpinan daerah ini bertujuan untuk menjaga integritas dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. “Jadi memang bapak gubernur memerintahkan agar pemerintahnya bersih, termasuk hasil temuan BPK,” tambah Saragih.
Kasus ini menambah daftar penindakan etik di Pemprov Papua Barat. Sebelumnya, Inspektorat telah menggelar sidang etik terhadap sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov, beberapa di antaranya berujung pada keputusan pemberhentian dari dinas.
Skandal yang Mengguncang Publik dan Tuntutan Transparansi
Skandal ini diduga kuat melibatkan pegawai pria yang bertugas di BKD—yang memegang peran penting dalam data kepegawaian honorer—dan pegawai wanita yang merupakan honorer di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keduanya diduga melakukan panggilan video asusila (video call mesum), di mana rekaman hasil panggilan tersebut kemudian tersebar di aplikasi perpesanan.
Praktisi hukum dan Direktur YLBH Sisar Matiti, Yohanes Akwan, SH, MH, CLA, mendesak agar penanganan perkara ini diproses secara cepat dan hasilnya diumumkan secara terbuka kepada publik. Akwan menilai transparansi diperlukan agar kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.
Akwan menduga bahwa kasus ini memiliki kaitan erat dengan proses pengangkatan ribuan pegawai honorer di Pemprov Papua Barat, yang nasibnya seringkali bergantung pada oknum staf dan pegawai di BKD.
“Ini skandal yang harus dibuka tabirnya. Bisa juga korban tidak hanya satu ini, maka kami berharap Inspektorat Papua Barat tidak hanya fokus pada temuan utama tetapi menggali kedalaman dari peristiwa ini,” kata Yohanes Akwan.
Ia secara khusus mempertanyakan sejauh mana penyidik Inspektorat melakukan penyitaan barang bukti, termasuk alat bukti data dan informasi yang dimiliki para pelaku dan korban. Menurut Akwan, penyitaan barang bukti adalah hal mendasar dan penting untuk mengungkap tabir skandal tersebut secara menyeluruh.